Presiden Donald Trump telah menandatangani perintah eksekutif yang dirancang untuk mendahului peraturan kecerdasan buatan (AI) di tingkat negara bagian, yang bertujuan untuk membangun kerangka nasional terpadu untuk industri teknologi. Langkah ini mengikuti kelambanan Kongres yang berulang kali terhadap undang-undang AI federal, sehingga meninggalkan lanskap yang terfragmentasi di mana negara-negara bagian semakin banyak yang ikut campur dalam mengatur bidang yang berkembang pesat ini.
Perintah tersebut menegaskan bahwa undang-undang negara bagian menciptakan tambal sulam yang tidak konsisten yang menghambat inovasi, dengan mengutip contoh seperti persyaratan Colorado terhadap model AI untuk mengatasi “bias ideologis”. Pemerintah berpendapat bahwa mandat semacam itu berisiko melemahkan keakuratan dan berdampak tidak adil terhadap kelompok yang dilindungi. Perintah eksekutif tersebut juga menunjukkan bahwa beberapa peraturan negara bagian melampaui batas, melanggar klausul perdagangan antar negara bagian yang dikhususkan untuk pengawasan federal.
Ketentuan Utama dan Timeline:
- Satuan Tugas Litigasi AI: Dalam waktu 30 hari, satuan tugas akan dibentuk untuk menantang undang-undang negara bagian yang dianggap menghalangi.
- Tinjauan Konstitusional: Menteri Perdagangan Howard Lutnick memiliki waktu 90 hari untuk melaporkan undang-undang negara bagian yang melanggar Amandemen Pertama atau prinsip-prinsip konstitusional lainnya.
- Dana Leverage: Pemerintah dapat menahan dana pengembangan broadband dari negara-negara bagian yang menolak kerangka federal.
- Cakupan Luas: Perintah ini berjanji untuk melindungi anak-anak, mencegah sensor, menghormati hak cipta, dan melindungi komunitas, meskipun mekanisme penegakan spesifiknya masih belum jelas.
Tindakan ini merupakan kelanjutan dari Rencana Aksi AI yang telah dicanangkan presiden sebelumnya, yang melonggarkan peraturan untuk mempercepat pertumbuhan industri. Para pendukungnya, seperti Gary Shapiro dari Consumer Technology Association, berpendapat bahwa standar nasional sangat penting untuk daya saing AS melawan Tiongkok, yang secara agresif mengejar dominasi AI. Shapiro mengklaim pendekatan terpadu akan memberikan “ruang bernapas” yang dibutuhkan untuk inovasi, terutama bagi usaha kecil dan startup.
Namun, perintah tersebut menghadapi tantangan hukum. Anggota Kongres Ted Lieu dari Kalifornia telah menjulukinya inkonstitusional, dengan alasan perlunya tindakan kongres dibandingkan tindakan eksekutif yang berlebihan. Kritikus, termasuk Michael Kleinman dari Future of Life Institute, mengutuk langkah ini sebagai “hadiah bagi oligarki Silicon Valley,” yang memungkinkan kekuasaan perusahaan yang tidak terkendali di sektor yang mempunyai implikasi sosial yang sangat besar.
Reaksi Negara dan Industri:
Keputusan tersebut diambil setelah 35 negara bagian dan D.C. mendesak Kongres untuk tidak memblokir undang-undang AI di negara bagian tersebut, dan memperingatkan “konsekuensi bencana.” Meskipun demikian, perusahaan seperti Google, Meta, OpenAI, dan Andreessen Horowitz telah melobi standar nasional untuk menghindari litigasi yang memakan biaya besar di seluruh yurisdiksi. Travis Hall dari Pusat Demokrasi & Teknologi berpendapat bahwa negara harus mempertahankan hak untuk melindungi warga negaranya dari bahaya AI, sebuah kewenangan yang menurutnya berada di tangan Kongres, bukan cabang eksekutif.
Gedung Putih belum memberikan komentar mengenai masalah ini. Efektivitas perintah eksekutif ini masih belum jelas, namun hal ini menandakan adanya niat yang jelas untuk memusatkan regulasi AI di bawah otoritas federal, sehingga berpotensi menimbulkan perselisihan hukum yang berlarut-larut antara negara bagian dan pemerintah.
Langkah terbaru ini menggarisbawahi meningkatnya ketegangan antara ambisi federal dan otonomi negara bagian dalam menghadapi perkembangan teknologi yang pesat. Tanpa tindakan kongres lebih lanjut, masa depan tata kelola AI di AS kemungkinan besar akan ditentukan oleh tantangan pengadilan dan manuver eksekutif.
