Uni Eropa telah mencapai kesepakatan sementara untuk menyederhanakan peraturan kecerdasan buatannya, yang bertujuan untuk mengurangi ketidakpastian hukum bagi dunia usaha sambil mempertahankan standar keselamatan yang kuat. Kesepakatan tentatif ini, yang merupakan bagian dari paket “Omnibus Digital” yang lebih luas, menyeimbangkan kebutuhan akan inovasi dan perlindungan publik dengan memperjelas jadwal kepatuhan dan melarang aplikasi AI tertentu yang berbahaya.
Mengklarifikasi Kepatuhan: Mengakhiri Regulasi Ganda
Pendorong utama di balik amandemen ini adalah untuk mengatasi kebingungan mengenai bagaimana perusahaan harus menerapkan Undang-Undang Kecerdasan Buatan UE yang ada serta undang-undang yang spesifik pada sektor tertentu. Sebelumnya, dunia usaha menghadapi ketidakpastian mengenai apakah mereka harus mengikuti aturan umum AI atau peraturan khusus industri, sehingga menimbulkan kekhawatiran akan adanya “regulasi ganda”.
Arba Kokalari, pelapor komite Pasar Internal Parlemen Eropa, menekankan bahwa perubahan ini bukan berarti melemahkan keselamatan, namun tentang mengklarifikasi lanskap hukum.
“Perusahaan tidak boleh diatur dua kali karena satu hal. Kami sedang mengklarifikasi aturan untuk perusahaan di Eropa.”
Untuk mendukung tujuan ini, perjanjian ini memperkenalkan beberapa penyesuaian utama:
- Perpanjangan Batas Waktu untuk AI Berisiko Tinggi: Sistem yang diklasifikasikan sebagai “berisiko tinggi”—seperti yang digunakan dalam infrastruktur penting, pendidikan, lapangan kerja, dan pengawasan perbatasan—kini memiliki waktu hingga Desember 2027 untuk mematuhi undang-undang UE.
- Jalur Waktu yang Lebih Lama untuk Produk Konsumen: AI yang tertanam dalam produk seperti lift, mainan, dan peralatan rumah tangga pintar (sebelumnya diklasifikasikan dalam mesin) memiliki batas waktu yang diperpanjang hingga 2 Agustus 2028.
- Dukungan untuk UKM: Perusahaan kecil dan menengah akan mendapatkan manfaat dari aturan yang disederhanakan yang dirancang untuk menghindari duplikasi antara persyaratan sektoral dan spesifik AI.
- Sandbox Tingkat UE: Pengembang akan mendapatkan akses ke sandbox regulasi, yang memungkinkan mereka menguji produk AI dalam lingkungan terkendali sebelum memasuki pasar sepenuhnya.
Melarang Konten Seksual Non-Konsensual
Sebagai langkah penting untuk melindungi hak-hak individu, Omnibus Digital secara eksplisit melarang sistem AI yang menghasilkan konten seksual eksplisit non-konsensual, termasuk apa yang disebut “aplikasi nudifikasi” yang menghapus pakaian dari gambar secara digital.
Larangan tersebut meliputi:
– Gambar, video, atau audio eksplisit yang dibuat tanpa persetujuan.
– Konten yang memperlihatkan bagian intim seseorang.
Detail Penting Larangan:
– Cakupan: Aturan berlaku untuk konten yang menggambarkan manusia nyata, bukan karakter AI sintetis.
– Watermarking: Perusahaan harus menerapkan watermarking wajib untuk konten yang dihasilkan AI.
– Tanggal Kepatuhan: Dunia usaha memiliki waktu hingga 2 Desember untuk menyelaraskan sistem mereka dengan larangan baru ini.
Michael McNamara, anggota parlemen Renew Europe, mencatat bahwa undang-undang tersebut bertujuan untuk memberikan batasan yang jelas, dengan menyatakan, “Kami ingin mendapatkan kejelasan tentang apa yang kami pikirkan tentang [aplikasi nudifikasi] di Eropa dan kami tidak menerimanya.” Ketentuan ini menanggapi meningkatnya kekhawatiran atas penyalahgunaan alat AI, seperti chatbot Grok milik Elon Musk, yang telah digunakan untuk menghasilkan gambar eksplisit perempuan dan anak-anak secara online.
Apa Selanjutnya?
Meskipun perjanjian sementara ini menandai sebuah langkah maju yang signifikan, perjanjian ini belum menjadi undang-undang final. Kesepakatan tersebut masih harus mendapat persetujuan resmi dari Parlemen Eropa dan negara-negara anggota UE.
Setelah diratifikasi, perubahan ini akan mengubah cara AI dikembangkan dan diterapkan di Eropa. Dengan memperpanjang tenggat waktu kepatuhan dan melarang aplikasi berbahaya, UE berupaya mengembangkan sektor AI yang kompetitif yang memprioritaskan inovasi dan hak-hak dasar. Pendekatan yang seimbang ini bertujuan untuk mencegah tumpang tindih peraturan sekaligus memastikan bahwa teknologi melayani masyarakat secara bertanggung jawab.
